Sementara, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Bayu Daniswara mengungkapkan, bahwa kewenangan dalam menangani ruas jalan Cipacung-Kadubanen tersebut itu pemerintah pusat, lantaran ruas jalannya nasional.
Namun, paling tidak pihaknya hanya bisa bersurat ke pemerintah pusat atas kondisi jalan nasional itu rusak dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
"Penanganannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Paling kami hanya bisa bersurat melaporkan jika kondisi jalan nasional rusak," ungkapnya. (Samsul Fatoni).
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
