JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ribuan pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta mengancam bakal menggeruduk Kementerian BUMN dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Langkah ini diambil buntut keputusan kementerian yang dianggap melakukan privatisasi pada PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), melalui penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO).
Ketua SPPSI Jakarta Muhammad Anis mengatakan, ada sekitar 1.500 massa yang akan melakukan aksi damai di kedua lembaga tersebut. Rinciannya, 1.050 dari kalangan pekerja Pertamina, dan sisanya 450 orang dari unsur masyarakat serta mahasiswa yang merasa prihatin dengan kebijakan itu.
"Kami akan melakukan aksi damai di Kantor Kementerian BUMN dan OJK untuk menolak rencana IPO," kata Anis saat konferensi pers di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (15/2/2023).
Anis mengatakan, belum ada sejarahnya saham BUMN yang dilepas ke publik justru memberikan keuntungan bagi pemilik mayoritasnya, yaitu pemerintah. Sebagai contoh PT Indosat yang awalnya berstatus BUMN namun kini sahamnya telah dijual ke publik.
"Apakah teman-teman melihat suatu perkembangan dari BUMN setelah dilakukan IPO itu akan seperti apa? Pengawasan kita (pemerintah) akan semakin hilang karena itu bukan lagi milik negara," ucapnya.
Anis pun mengaku, tak tahu pasti alasan Kementerian BUMN dan pertimbangan OJK yang ingin melakukan IPO kepada PT PGE. Dia juga heran, rencana IPO hanya dibekali oleh keputusan dari Menteri BUMN.
"Kami akan meminta pendapat dari Kementerian BUMN dan OJK untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik, karena sepanjang sepengetahuan kami proses pelepasan aset negara itu bukan seperti ini," terangnya.
"Kami juga belum melihat proses dari holding sub holding pelepasan aset negara hanya dibekali kertas keputusan menteri," tambah dia.
Selain itu, Anis menilai tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan OIPO terhadap PT PGE. Dia menduga, terdapat kepentingan kelompok atau swasta karena PT PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya.
"Belum lagi jika berbicara prestasi, telah memiliki citra yang sangat baik di mata stakeholder. Lain lagi jjika berbicara transparansi dan akuntabel, PT PGE selalu diaudit oleh aparat pengawas pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelas Anis.
.jpg)
.png)
