SERANG, POSKOTA.CO.ID - Sebanyak 4,2 ribu orang meninggal masih terdata sebagai pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal ini perlu diantisipasi agar datanya tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu dan bisa mencoblos di Pemilu 2024.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, penyelenggara Pemilu harus memastikan KTP elektronik orang yang sudah meninggal tidak dipergunakan dalam Pemilu.
Menurutnya, pemerintah kota (Pemkot) Serang harus berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu agar data pemilih benar-benar valid.
"4,2 ribu meninggal. Apakah dengan meninggalnya itu yang masuk DPT, KTP-E meninggal karena kita harus mengantisipasi KTP-E itu masih dipergunakan dalam pesta demokrasi. Ini harus diantisipasi," katanya di Kota Serang, Selasa (14/2/2023).
Ia menegaskan, penyelenggara harus dapat menutup lobang penyimpangan atau kecurangan dalam pesta demokrasi lima tahunan.
"Menutup lobang penyimpangan pemilu. Jangan sampai orang sudah meninggal, KTP belum meninggal," tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Serang, Syafrudin mengaku pendataan KTP elektronik belum optimal. Sejauh ini baru pejabat, belum menyentuh masyarakat umum.
"Ada beberapa data yang harus kita persiapkan KTP elektronik di Kota Serang beluk optimal, masih ditataran pejabat, belum masuk ke RTRW, mudah-mudahan kurun 1 tahun selesai," ungkapnya.
Pihaknya menargetkan di 2023 data warga Kota Serang sudah KTP elektronik. Sehingga tidak ada lagi orang yang meninggal masih terdata sebagai pemilih.
"Kalau KTP elektronik nggak ada blanko. Hanya perlu waktu, satu orang itu 10 menit. Kan itu door to door atau masyarakat proses. Jadi bukan lebih cepat mencetak KTP tapi KTP elektronik," jelasnnya. (Bilal)
-(1).jpeg)
.jpg)
.png)
