Janji vs konsistensi

"Janji menuntut konsistensi atas kesadaran diri sendiri untuk memenuhi. Tanpa konsistensi, janji tinggalah janji, tanpa kehendak untuk memenuhi. Jika terdapat janji politik, hendaknya perlu ada politik janji" - Harmoko-
 
Janji adalah strategi meraih simpati. Begitupun dalam dunia politik, tak lepas dari janji segar yang ditebar oleh capres, caleg dan calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi. Namun, acap janji itu baru dikritisi setelah gejala ingkar mulai terbongkar. Setelah janji - janji bagaikan mimpi, manis di bibir, tetapi terasa pahit dalam rasa dan fakta.

Dulu, boleh jadi, calon pejabat publik dengan mudah menyembunyikan janji yang belum ditepati. Kini, di era keterbukaan informasi, jejak janji politik calon pejabat publik dengan mudah dapat terlacak.

Setiap ucapan, janji yang telah disampaikan kepada publik tercatat secara rapi dan rinci dalam kuasa digital. Jejak digital janji politik para pejabat, calon pejabat baik eksekutif dan legislatif, dengan mudah dapat dibaca berulang - ulang, bahkan ditayangkan ulang dengan beragam alasan.

Untuk mengingatkan kembali kepada si pembuat janji oleh teman politiknya, atau digunakan menyerang lawan politiknya.

Ingat! Dunia politik di Indonesia sudah menampakkan diri kepada situasi tidak mengenal kawan abadi ataupun lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan di suatu saat tertentu, saat sekarang yang sedang dibutuhkan tanpa batasan waktu. Bisa sesaat, bisa selama periode kekuasaan.

Merujuk kepada situasi tersebut, hendaknya para elite, tidak mudah mengumbar janji, deklarasi atau ikrar yang suatu saat akan ditagih, dimintai pertanggung jawaban. 

Memang tak ada sanksi hukum bagi yang melanggar janji, kecuali etika dan moral yang akan mengarah kepada stigma penebar janji tanpa bukti, pembual, kakehan gludhug kurang udan (banyak omong, tetapi semuanya ompong - kosong). 

Sosok yang demikian bukanlah pemimpin, tetapi pemimpi. Bukan pemecah masalah, tetapi penambah masalah. Bukan memajukan , tetapi memundurkan.