Pemprov DKI Lempar Kewenangan Program Unggulan Anies, DP 0 ke Pengembang

Sebelumnya, Sarjoko menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengusulkan dana APBD untuk pembangunan hunian DP Rp 0. Sebab, kelanjutan pembangunan program unggulan Anies itu akan menggunakan anggaran dari yang lainnya.

"Dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," ujar dia kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11).

Ia menyebut bahwa yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian DP Rp 0.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar 550 M dan sudah tersalurkan sebanyak 254,8 Miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah," jelasnya.

Dengan begitu, lanjut Sarjoko, saat ini ada dana tersisa di kas UPDP sebesar 295,2 Miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit. "Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar 176 Miliar," tandasnya. (Aldi)