ERP Menambah Kesenjangan Sosial

Oleh : Wartawan Poskota, Ilham Tanjung

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggodok regulasi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) bersama DPRD DKI. Proyek jalan tersebut hadir untuk mengurangi masalah kemacetan serta menekan produksi emisi CO2 di Jakarta.

Namun, sejumlah pengamat ekonom menilai kebijakan itu akan bisa mempengaruhi roda perekonomian di kawasan tersebut hingga berisiko memperlebar kesenjangan sosial.

Pasalnya, besaran tarif yang diusulkan Rp 5 ribu hingga Rp 19 ribu menyesuaikan kategori dan jenis kendaraan dinilai sangat berat. Dengan tarif baru tersebut berarti akan menambah beban biaya yang ditanggung masyarakat.

Tambahan beban tersebut jelas akan memperburuk kesenjangan sosial karena masyarakat menengah ke bawah akan kesulitan menjangkau jalan yang diberlakukan ERP.

Selain itu, penerapan ERP berpotensi menimbulkan masalah baru, yakni perpindahan kemacetan ke jalan tak berbayar. Penerapan ERP pada dasarnya agar pengguna kendaraan pribadi berpikir dua kali untuk memakai mobil atau motor karena mesti mengeluarkan biaya lebih.

Jika ERP diterapkan tetapi tidak disertai perubahan perilaku masyarakat tentang mobilitas, maka hasilnya akan memindahkan titik kemacetan. Artinya, masyarakat tetap bawa kendaraan pribadi, namun titik macet beralih ke jalan yang tidak berbayar.

Bahkan diperkirakan dampak kemacetan di sekitar ERP bisa semakin menggurita hingga masuk ke area pemukiman warga karena dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) tertulis ERP akan diterapkan di 25 jalan di Jakarta.