"Karena memang kan karena tidak adanya pembatasan jual mobil di Indonesia, karena kan sory menurut survei yg bikin macet itu bukan motor tapi mobil gitu kan," katanya.
Bahkan ia pun menanyakan, untuk apa bayar pajak jika pemerintah masih memberlakukan sistem ERP tersebut.
"Kurang apa kita, kita udah bayar pajak buat apalagi kita dimintain itu, pemerintah mau korupsi apalagi sih kan gitu intinya gitu yaa," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP.
Hal tersebut sebagaiman termaktub dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
Sejauh ini ini belum ditentukan berapa besaran tarif jalan ERP. Namun, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli beberapa waktu lalu mengutarakan tarif tersebut berkisar Rp 5.000 hingga Rp 19.000.
Kebijakan ERP ini nantinya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. Dalam draft Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) disebutkan kebijakan ini bakal dilaksanakan di 25 ruas jalan Jakarta. (Aldi)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
