PIKIRAN Hendry, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir online tampak sedang gundah. Ia terus memikirkan rencana jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Ini mah namanya bikin susah rakyat kecil. Baru aja mulai ramai orderan mobil online di Jakarta, setelah sempat 2 tahun 6 bulan sepi karena pandemi Corona. Eh, ujug-ujug ada acuan jalan berbayar atau ERP. Sama aja membunuh rakyat, ga bisa cari uang lagi dari driver online,” kata Hendry, kepada temannya yang juga sopir online, Trisna, saat makan siang di warteg kawasan Kalideres, Jakarta Barat
Hendry menyebut hampir seluruh jalan protokol yang setiap hari ia lewati saat mengantar penumpang menjadi lokasi ERP alias jalan berbayar. Ia menyebut yakni; Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamangaraja.
Berikutnya Jalan Panglima Polim, Jalan Fatmawati, Jalan Suryopratomo, Jalan Balikpapan, Jalan Kyai Caringin, Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan DI Panjaitan, Jalan A.Yani, Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Pasar Senen, Jalan Gunung Sahari dan Jalan HR Rasuna Said.
Celotehan Hendry ini juga ditanggapi serius Trisna yang menyebut, Pemprov DKI Jakarta harus membatalkan penerapan ERP di Jakarta. Pasalnya, selama ini warga sudah banyak beban terkait kewajiban pajak kepada pemerintah, seperti PBB, Pajak Perorangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lainnya.
“Kalau ga dibatalkan itu ERP, gua yakin bakal terjadi demo besar-besaran yang menolak ERP ini. Jalan berbayar itu bisa diterapkan jika semua sarana informasi umum untuk publik sudah baik dan sesuai dengan peradaban sebagai kota modern,” kata Trisna sambil mengakhiri obrolannya. (tiyo)
-(1).jpg)
