Ketua MPR: Jalan Berbayar di Jakarta Bebani Ekonomi Masyarakat

JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tengah membahas rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing_ (ERP).

Bamsoet panggilan akrabnya mengatakan pemberlakuan jalan berbayar ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat, menambah beban ekonomi masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih khususnya bagi kalangan menengah kebawah

"Sebab MPR meminta pemerintah agar mengkaji kembali rencana pemberlakuan jalan berbayar atau ERP di sejumlah ruas jalan DKI Jakarta, dengan tetap mempertimbangkan dari segala aspek/sisi baik positif maupun negatifnya," tutur Bamsoet di Jakarta, Rabu (11/1/2023)

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga minta Pemprov DKI untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat, urgensi pemberlakuan ERP tersebut. 

Disamping MPR menilai, perlu adanya pembenahan infrastruktur jalan serta uji coba terlebih dahulu yang dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk mengamati efektivitas ERP dalam membatasi kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan sebelum diterapkan secara keseluruhan. 

"Mendorong sosialisasi yang masif kepada masyarakat Jakarta maupun luar Jakarta sangat diperlukan agar tidak mendapatkan resistensi dari masyarakat luas," tambah dia.

"Mengingat, salah satu kunci keberhasilan dari suatu kebijakan adalah pengetahuan serta pemahaman yang baik dari masyarakat," kata Bamsoet.

Bamsoet juga meminta pemerintah khususnya Pemprov DKI agar juga memikirkan impact (dampak) dari pemberlakuan ERP ini terhadap daerah lainnya.

Sebab adanya kemungkinan daerah lain diluar Jakarta mencontoh pemberlakuan ini, sehingga dampaknya akan lebih meluas khususnya bagi masyarakat. (johara)