50 Tahun PDIP, Pakar Dorong Sistem Sentralistis Megawati Dirombak

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - PDIP hari ini genap berusia 50 tahun. Usia partai ini terhitung sudah matang dengan pengalamannya menjadi motor perubahan. Meski begitu, PDIP dinilai perlu merombak sistem yang selama ini terlalu sentralistis pada diri Megawati Soekarnoputri.

Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan ada dua hal yang perlu dibenahi dalam internal Partai Banteng.

Pertama, kepemimpinan di PDIP masih sentralistis. Semua keputusan strategis ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ini mengesankan keputusan strategis ada pada satu orang. Hal ini mengesankan kepemimpinan di PDIP tertumpuh pada satu orang. 

"Keputusan Ketua Umum Megawati menjadi mutlak. Tak ada yang berani membantah secara terbuka karena takut mendapat sanksi organisasi" kata Jamil dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1/2023).

Menurut Jamil, kecendrungan sentralistis ini sudah terlihat dalam wacana capres di PDIP. Kader yang terbuka mewacanakan hal itu langsung mendapat sanksi.

"Hal itu mengindikasikan demokrasi kurang berjalan di PDIP. Padahal PDIP berlabel demokrasi. Karena itu, PDIP idealnya memberi contoh partai yang melaksanakan prinsif-prinsif demokrasi, terutama dalam pendelegasian kewenangan dan membuka ruang yang luas perbedaan pendapat kepada kadernya," jelas Jamil.

Hal kedua yang perlu dibenahi, kata Jamil, adalah kebijakan ekternal PDIP yang kadangkala tidak sejalan dengan amanah reformasi yang menginginkan sistem politik yang terbuka (demokratis). Hal itu terlihat kecenderungan PDIP yang memilih sistem pemilu proporsional tertutup.

Sistem tersebut memang digunakan pada Orde Lama dan Orde Baru yang masih menerapkan sistem politik tertutup. Karena itu, sistem itu sangat top down dan dominasi partai sangat tinggi.

"Hal itu kiranya sesuai dengan sentralistisnya kepemimpinan di PDIP. Akibatnya, caleg harus dalam kendali penuh partai," ujar Jamil.

Jamil menerangkan, saat ini era sudah berubah ke demokrasi. Karena itu, PDIP seharusnya mendorong sistem pemilu yang lebih demokratis, bukan justru mundur ke sistem yang tidak demokratis.