Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan sejak tahun 2004 hingga 2020, tercatat 274 anggota DPR dan DPRD terjerat korupsi. Dan,masih puluhan lainnya di tahun 2021 dan 2022.
Ini fakta, korupsi politik dan politik transaksional masih terjadi hingga kini, di setiap pemilu, akan selalu hadir politik uang, sponsor politik yang dapat menjerat wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan tak lepas dari sentuhan oligarki.
Menjadi persoalan, dengan pemilu proporsional tertutup, dinilai banyak pihak akan memundurkan demokrasi.Argumen ini masih menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, demokrasi tak melulu diukur dari pemilihan secara langsung, popular vote. Sistem penyelenggaraan pemilu yang berlangsung baik, dapat memajukan bangsa dan negara, sedikit menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rakyat, bisa menjadi parameter.
Di sisi lain pemilihan melalui sistem perwakilan sebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Hanya saja, mengembalikan pileg kepada parpol mensyaratkan adanya penguatan lembaga parpol itu sendiri. Tanpa penguatan lembaga parpol, apapun bentuk pemilihan akan diwarnai tarik menarik kepentingan yang tak hanya merugikan parpol, juga rakyat.
Disinilah pentingnya rekrutmen keanggotaan dan kaderisasi mulai dari level terendah. Penguatan parpol harus dimulai dari akar rumput. Pembentukan kader berkualitas dan berintegritas harus pula dimulai dari level ini, begitu juga pemilih loyalitas seperti sering disampaikan pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Pada level inilah,kader dapat membangun komunikasi politik sambung rasa dengan masyarakat untuk memahami problematik masyarakat, lebih mencermati kebutuhan riil masyarakat, sekaligus problem solvingnya.
Satu hal yang wajib ditorehkan kader adalah karya nyata untuk kemajuan masyarakat sekitar. Ini bukan karena menjelang pemilihan, tetapi terus menerus. Hindari banyak bicara tanpa karya nyata. Ibarat pitutur luhur “ Kakehan gludhug, kurang udan” – Terlalu banyak bicara tapi minim usaha. Satu aksi lebih baik daripada sejuta kata.
Itulah yang disebut partai kader, berbuat sepanjang masa, bukan karena akan ada pemilu.Kinerja kader akan diuji masyarakat. Kelembagaan parpol pun dengan mudah dapat mengevaluasi, kader mana yang dicintai dan tidak dicintai rakyat. Kader mana yang layak mewakili rakyat. Merit system berjalan.(Azisoko)
