JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Agama, Yaqut Cholil Coumas menyoroti perihal politisasi tempat ibadah untuk ajang kampanye sudah mulai terjadi jelang gelaran Pemilu 2024 mendatang.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus mengawasi semua pihak agar tidak melakukan aktivitas politik yang mengarah pada dukungan atau kampanye terkait Pemilu 2024 di tempat ibadah.
"Semua pihak menahan diri untuk tidak berpolitik praktis di tempat ibadah. Mengingat, tempat ibadah harus menjadi tempat yang menyejukkan bagi semua umat beragama di Indonesia disamping aktivitas kampanye di tempat ibadah, termasuk dalam pelanggaran pidana pemilu," terang Bamsoet panggilan akrabnya di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengungkapkan, pemerintah bersama pihak terkait yakni penyelenggara pemilu, untuk dapat fokus pada isu-isu pemilu khususnya terkait potensi pelanggaran pada masa pemilu, disamping terus berupaya mengantisipasi dan memitigasi penggunaan politik identitas jelang pemilu agar kerukunan umat tak ternodai.
"Panitia penyelenggara pemilu untuk dapat mempertegas indikator larangan berkampanye di tempat ibadah," terang Bamsoet.
Pasalnya politik identitas dalam kontestasi pemilu memiliki dampak yang luar biasa terhadap keterbelahan di masyarakat, kata Bamsoet.
Sebenarnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyoroti politisasi tempat ibadah untuk ajang kampanye sudah mulai terjadi jelang gelaran Pemilu 2024.
"Politisasi tempat ibadah sebagai tempat kampanye juga sudah mulai terjadi," kata Yaqut dalam pidatonya di upacara Hari Amal Bakti ke-77 Kemenag yang disiarkan langsung di Instagram resmi @Kemenag_RI, Selasa (3/1/2023). (johara)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
