Sambut Kesepakatan Garis Batas ZEE Indonesia-Vietnam, Ketua MPR: Kedepan Tidak Ada Lagi Penangkapan Ikan Ilegal

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Kedepan diharapkan tidak ada lagi kapal penangkap ikan berbendera Vietnam yang beroperasi di kawasan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, begitupun sebaliknya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung mendukung kesepakatan ZEE tersebut yang dihasilkan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12).

Sengketa garis batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam sudah dibahas sejak 21 Mei 2010," terang Bamsoet panggilan akrabnya dari Melbourne, Australia, Jumat  (23/13/2022).

Bamsoet menjelaskan setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengatakan dari pembicaraan Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani dan Yandri Susanto dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc,  disebutkan penyelesaian perundingan garis batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982 merupakan pencapaian yang luar biasa. 

"Kedua negara akhirnya bisa saling menghormati kedaulatan satu sama lain, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi kapal penangkap ikan berbendera Vietnam yang beroperasi di kawasan ZEE Indonesia, begitupun sebaliknya," terang Bamsoet

Ia mengatakan selain mendukung kesepakatan ZEE tersebut, MPR RI juga mendukung komitmen kerjasama perekonomian Indonesia - Vietnam, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi. 

"Pemerintah Indonesia dan Vietnam telah memiliki target baru perdagangan bilateral sebesar 15 miliar dollar AS pada 2028. Mengingat target perdagangan 10 miliar dollar AS pada 2023 sudah tercapai dan bahkan dilampaui pada tahun 2021 lalu dengan nilai perdagangan mencapai 11,06 miliar dollar AS," jelas Bamsoet. (johara)