USAI menetapkan parpol peserta Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lepas dari kritikan. Somasi juga disampaikan sejumlah anggota KPU daerah karena mendapatkan intimidasi dalam proses verifikasi faktual parpol.
Kini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) lintas provinsi kabarnya menyampaikan tuntutan.
“Dalam negara demokrasi, kritikan, somasi ataupun tuntutan sah-sah saja. Tentu ada alasan mengapa mengajukan tuntutan,” kata mas Bro mengawali obrolan warteg usai maksi bersama sohibnya, Yudi dan Heri.
“Apa sih yang dituntut?” tanya Heri.
Seperti diberitakan, KAMI lintas provinsi meminta Ketua KPU diberhentikan beserta komisioner yang terlibat. Juga diminta menghentikan upaya rekayasa memanipulasi proses tahapan pemilu, yang berpotensi akan mencederai proses demokrasi di negeri kita.
“Kritik adalah masukan, begitu juga jika muncul adanya tuntutan dari masyarakat. KPU hendaknya bijak dalam menyikapi,” ujar mas Bro.
“Dugaan manipulasi ataupun adanya upaya rekayasa perlu dijelaskan secara transparan,” kata Yudi.
“Tak hanya perlu penjelasan, KPU juga perlu membuktikan kepada rakyat tidak ada manipulasi dan rekayasa dalam tahapan pemilu. Ini semua demi untuk memberi kepercayaan kepada publik,” kata mas Bro.
“Betul Bro, kepercayaan harus dijaga. KPU wajib menjaga kewibawaannya dan kemandiriannya agar mendapat kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan sejak awal, proses tahapan berikutnya akan memunculkan beragam praduga,” kata Yudi.
“Ingat, KPU dibentuk guna meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu. Itulah sebabnya KPU bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa. Itu amanat undang - undang,” kata mas Bro.
“Itu yang harus dijalankan,” kata Yudi. (jokles)
.jpg)
