JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono lemah dalam berkomunikasi dengan publik.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Wasono kepada awak media, Selasa (13/12/2022).
Menurut Gembong, adanya polemik soal Slogan DKI yang baru hingga upah honorarium tenaga ahli menjadi contoh kurangnya komunikasi Heru Budi Hartono.
"Ya saya sampaikan bahwa komunikasi Balai Kota (DKI Jakarta) lemah, komunikasi publiknya ini PR besar bagi Pak Pj (Heru Budi) untuk memperbaiki komunikasi publik," ujar dia.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, kinerja Pj Heru yang sudah baik harus dimumpuni dengan komunikasi yang baik.
Menurut dia, sekalinya pesan yang mau disampaikan bersifat positif, namun apabila komunikasinya kurang baik, maka pesan yang diterima akan menjadi negatif.
Maka dari itu, Gembong menilai soal Slogan DKI yang baru dari 'Jakarta Kota Kolaborasi' menjadi 'Sukses Jakarta Untuk Indonesia' bersifat positif, tetapi kurangnya komunikasi Heru Budi ke publik menjadi tidak efektif.
"Ya jadi PR-nya Pak Pj di sisi ini, tujuan ente bagus tapi karena komunikasi ente lemah maka jadinya tidak bagus. Mau positif atau negatif, positif ketika komunikasi publiknya enggak baik akan jadi negatif," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki slogan baru, yakni 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur.
"Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depannya," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Raides Aryanto di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Ia menjelaskan, slogan itu nantinya bersanding dengan logo resmi Pemprov DKI, +Jakarta atau Jakarta Plus.