ADVERTISEMENT

Pengamat Apresiasi Pendapatan Industri Logam Melonjak Signifikan: Kebijakan Hilirisasi Jokowi Buat Uni Eropa Resah, Indonesia Berkah

Senin, 5 Desember 2022 15:09 WIB

Share
Presiden Joko Widodo dalam acara groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, KEK Gresik, Jatim, Selasa (12/10/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)
Presiden Joko Widodo dalam acara groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, KEK Gresik, Jatim, Selasa (12/10/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Energi Terbarukan Dr. Dewanto Indra Krisnadi mengatakan, meningkatnya industri logam tidak lepas dari kebijakan hilirisasi tambang oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal ini tercermin dari pendapatan industri logam sebelumnya hanya Rp 9,8 triliun, dan kini melonjak hingga Rp 37 triliun.

Menurut Dewanto, di satu sisi kebijakan hilirisasi ini membuat Uni Eropa resah karena kepentingannya terganggu dengan kebijakan Presiden Jokowi, tadi di sisi lain membawa keberkahan bagi Indonesia yang sedang bersiap menghadapi era kendaraan listrik mulai 2027 nanti.

"Nikel menjadi komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik, dan sekaligus pendorong perubahan dalam pemanfaatan energi. Intinya hilirisasi tambang ini perlu didukung," kata Dewanto saat dihubungi wartawan, Senin (5/12/2022).

Dikatakan Dosen Fakultas Teknik Universitas Pancasila ini, hilirisasi tambang ini kemudian diperkuat dengan kesepakatan dalam G20 beberapa waktu lalu yang mendorong percepatan transisi energi dengan kendaraan listrik. 

 

 

Karena itulah, hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri, mampu meningkatkan nilai investasi, dan pastinya akan membuka lapangan kerja dalam negeri dan meningkatkan pendapatan negara.

“Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan. Otomatis seluruh masyarakat akan menikmati hasil ini," ucapnya.

Dijelaskan Dewanto, kebijakan Presiden Jokowi soal hilirisasi tambang ini sudah mendapatkan perlawanan kuat dari Eropa, termasuk Amerika Serikat. Untuk itu, dukungan penuh harus diberikan ke pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tidak diatur oleh pihak luar. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi ini demi kepentingan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Langkah hilirisasi tambang baik itu nikel, timah dan lainnya itu menimbulkan multiplayer efek ke semua sektor, termasuk industri pertambangan, masyarakat desa seperti disampaikan Pak Presiden hingga pada perkembangan UMKM," jelasnya.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT