DPR Dukung Pemerintah Ajukan Banding Terhadap WTO Soal Larangan Ekspor Nikel RI

Senin, 5 Desember 2022 00:50 WIB

Share
Presiden Joko Widodo. (Instagram/@jokowi)
Presiden Joko Widodo. (Instagram/@jokowi)

Kebijakan itu, menurutnya, akan berujung pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat dalam UUD 45. Selain itu, hilirisasi SDA selama ini telah terbukti membawa dampak pada peningkatan pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong industri akhir pemakaian mineral nikel.

Data pun membuktikan, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan 'durian runtuh' berupa pendapatan negara yang besar dari nilai ekspor nikel yang sudah terhilirisasi.

"Diperkirakan nilainya Rp418 triliun sampai Rp465 triliun. Semua penambahan pendapatan negara itu tentu akan berujung bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri,” kata politisi PDIP itu.

Oleh karena itu, Gunhar menyatakan sudah saatnya kekayaan sumber daya alam negeri ini dapat dikelola sepenuhnya dari hulu sampai hilir oleh bangsa Indonesia, dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Segenap tumpah darah, pemuda dan pemudi Indonesia sudah saatnya mengelola SDA yang kita miliki. Tujuanya adalah untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang merata,” kata Gunhar. (win)

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar