ADVERTISEMENT

Perkuat Kelembagaan Strategi Kebijakan, BSKDN Gelar Rakornas

Jumat, 2 Desember 2022 12:57 WIB

Share
Sekretaris Badan Litbang Kurniasih. (foto: ist)
Sekretaris Badan Litbang Kurniasih. (foto: ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Strategi Kebijakan. 

Gelaran tersebut berlangsung secara daring dan luring dari Hotel New Saphir Yogyakarta. Rakornas ini merupakan bagian dari upaya BSKDN Kemendagri untuk memperkuat kelembagaan strategi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, terhitung mulai tanggal 1 hingga 2 Desember. Adapun peserta yang hadir berasal dari sejumlah perwakilan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot). 

Mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, Sekretaris Badan Litbang Kurniasih dalam sambutannya menegaskan, peran penting BSKDN dalam memberikan rekomendasi kebijakan terutama di lingkungan Kemendagri. Oleh karena itu, para peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan tersebut secara optimal dengan baik.

"Hadirin sekalian, kami berharap agar kegiatan ini dapat diikuti dengan baik oleh setiap peserta sekaligus sebagai momentum untuk mengenal BSKDN lebih dekat," tutur Kurniasih. 

Dalam kesempatan tersebut, BSKDN menghadirkan sejumlah narasumber, baik secara langsung maupun yang tergabung secara virtual. Narasumber tersebut di antaranya Guru Besar Politekni STIA LAN Bandung Endang Wirijatmi, President of the Korea Local Government Municipal Police Institute Young Hoon Ahn, dan Guru Besar IPDN Kampus Jakarta Djoehermansyah Djohan.

Masing-masing narasumber menyampaikan materi dengan tema yang beragam. Tema itu meliputi Strategi DigitalisasI Pelayanan Publik, Perluasan Jejaring Nasional dan Internasional sebagai Strategi Penguatan Peran Lembaga Strategi Kebijakan, serta Penjaringan Isu-isu Strategis Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Optimalisasi Peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan. 

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT