Peran KPK Usut Kasus Ismail Bolong dan Beking Tambang

Rumor "perang bintang" ini harus diklarifikasi oleh Kapolri dengan mengusut tuntas kasus beking tambang ilegal. Orang nomor satu di kepolisian itu tak boleh ada beban menyeret orang-orang yang terlibat jika terbukti setoran itu benar adanya.

Penangkapan Ismail Bolong bisa menjadi langkah awal untuk mengusut tindak pidana praktik beking dan setoran tambang ilegal di Kalimantan Timur itu. Jika nanti terbukti benar, inilah saatnya kepolisian melakukan "bersih-bersih" di dalam. Kalau memang ada bukti kuat, Kapolri tak boleh gentar mengusut tuntas dan menyeret siapa pun yang terlibat.

KPK harus turun tangan dengan segera meminta penjelasan Kabareskrim terkait dugaan perannya sebagai penampung setoran tambang ilegal. Isu ini juga harus menjadi momentum bagi KPK untuk menampakkan kembali tajinya dalam menindak koruptor, setelah sekian lama dianggap memble karena kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketua KPK Firli Bahuri tak perlu merasa sungkan jika nanti diperlukan adanya pemeriksaan terhadap Kabareskrim, mengingat mereka sama-sama berasal dari Korps Bhayangkara. Firli dituntut untuk membersihkan institusi asalnya dari para jenderal beking tambang dan aktor pungli berseragam.

Terlepas dari hal itu semua, kunci keseriusan bersih-bersih Polri ada di tangan Presiden Joko Widodo. Cukup kasus Ferdy Sambo dan peredaran narkotik Irjen Teddy Minahasa yang berlalu begitu saja tanpa perbaikan berarti terhadap institusi. Perkara Ismail Bolong merupakan pertaruhan marwah Jokowi dalam membenahi Polri.