Pemerintah Susun APBN 2023 dengan Defisit di Bawah 3 Persen

Kamis, 1 Desember 2022 17:02 WIB

Share
Menkeu Sri Mulyani (foto/ist)
Menkeu Sri Mulyani (foto/ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pada tahun depan berada di bawah 3 persen.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah telah menyusun APBN tahun 2023. 

"Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen," terang Sri Mulyani.

Ia mengutarakan ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang 2 2020 yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari GDP.

Menkeu memaparkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun.

"Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun," papar Sri Mulyani.

"Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia)," ungkapnya.

Selain itu, Menkeu melanjutkan, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp69,5 triliun.

"Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun," imbuhnya. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar