Kepala BP2MI Minta Izin Bertempur ke Jokowi, Pengamat: Dia Layak Dicopot

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani layak dicopot atas pernyataannya yang meminta izin ke Presiden Jokowi untuk bertempur melawan serangan oposisi.

"Permintaan yang mengarah pada penggunaan fisik itu tak selayaknya diutarakan relawan, terlebih sebagai pejabat publik. Benny seolah masih hidup di negara otoriter, yang membenarkan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah," kata Jamil dalam keterangan tertulis, Rabu (30/11/2022).

Jamil mengatakan Benny sekarang hidup dan berkiprah dalam negara demokrasi. Penyelesaian berbagai persoalan seharusnya melalui dialog dan musyawarah.

"Karena itu, Benny tampaknya memang belum layak hidup di negara demokrasi. Benny seharusnya hidup di zaman Orba," ujarnya.

Sebagai pejabat publik, kata Jamil, Benny tentu sangat tidak layak memimpin instansi pemerintah. Jamil juga mengatakan orang seperti Benny tak sesuai memimpin di era reformasi yang mengedepankan demokrasi.

"Karena itu, sepantasnya Jokowi mencopot Benny sebagai Kepala BP2MI. Hal itu diperlukan agar instansi pemerintah tidak ada dipimpin orang yang menyukai kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Sebelumnya, beredar video memperlihatkan percakapan antara relawan Jokowi yang juga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Percakapan diduga saat acara relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (26/11) lalu. Dalam video itu, Benny tampak menyampaikan beberapa aspirasi ke Jokowi. Salah satunya soal tindakan yang harus diambil ke pihak disebutnya sebagai lawan.