DPRD Banten Desak Pemerintah Pusat Tak Hapus Pajak Jual Beli Kendaraan Listrik

SERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah pusat didesak tidak menghapus pajak jual beli untuk kendaraan listrik. Sebab, kebijakan itu tidak berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo mengatakan, peralihan penggunaan kendaraan dari minyak ke listrik diperlukan guna mengurangi emisi. Namun pemerintah pusat harus memperhatikan keadaan daerah.

Mengingat kebijakan insentif 90 persen pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tidak berdampak pada PAD.

"Kita apresiasi mobil listrik ini, tapi kita berharap tidak menghilangkan pajaknya jual belinya kasihan kita," katanya, Minggu 20 November 2022.

Ia menyebutkan, yang harus dihilangkan pajak Bea Balik Nama dan pajak impor suku cadang. Sehingga pajak kendaraan bermotor (PKB) tetap maksimal.

"Kalau mau dihilangkan pajak BBN atau impornya suku cadangnya gitu, sehingga mobil listrik jadi murah," ungkapnya.

Ia menegaskan, kebijakan pusat tidak boleh merugikan pemerintah daerah. Ditambah pajak merupakan tulang punggung pendanaan pembangunan.

"Untuk mengurangi emisi, saya mensuport tapi jangan sampai pendapatan terganggu dengan itu," tegasnya.

Ia mengaku sejauh ini belum menelisik pembelian mobil listrik di Banten dari pengajuannya di RAPBD 2023.

"Kita belum bicarakan itu, tapi di pemerintah saya tidak tahu, belum ngecek. Masing-masing dinas mengajukan," tuturnya. (bilal)