JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyebutkan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir, berbagai indikator pembangunan di Papua menunjukkan hasil yang membaik.
"Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama demi rakyat Papua," terang Wapres saat memberikan Pengarahan (Presidential Lecture) kepada Peserta Piloting Program Magang bagi ASN Provinsi Papua, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Hadir dalam acara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas dan puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Papua.
Wapres meminta seluruh pihak terkait termasuk para ASN Papua agar bekerja dengan semangat, paradigma, dan cara kerja baru untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Pembangunan sejatinya adalah agenda yang tidak pernah selesai, maka raihan pencapaian dan kemajuan di Papua selama dua puluh tahun terakhir menjadi fondasi bagi kita untuk lompatan kesejahteraan jauh ke depan, dengan semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru,” tegas Wapres.
Tidak hanya itu, Wapres juga meminta khususnya kepada para ASN Papua agar bekerja bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, sehingga menghasilkan berbagai langkah inovatif sesuai konteks dan kekhasan daerah.
“Pesan ini saya kira juga relevan untuk para ASN muda Papua yang hadir pada hari ini. Ini saya minta tidak bekerja biasa-biasa saja tetapi harus luar biasa,” pintanya.
Terlebih, sambung Wapres, pemerintah saat ini telah membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua yang diharapkan akan semakin mendekatkan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Papua.
"Kita ingin bahwa pemekaran ini betul-betul menjadi kunci kesejahteraan, menjadi game changer keberhasilan pembangunan kesejahteraan Papua,” harapnya.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas melaporkan bahwa untuk mendukung upaya percepatan pembangunan Papua, pihaknya telah melakukan berbagai program dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil.
Di antaranya, lanjut Anas, Kementerian PANRB telah melakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian yang akan berdampak kepada jutaan ASN, termasuk ASN di Papua.