Kopi Pagi Harmoko: Aktor Oligarki Bagaikan Pengijon

Dalam setiap pemilihan, kelompok oligarki melalui kepanjangan tangannya, orang-orang kepercayaan, mendesain agar kandidatnya bisa menang sehingga kepentingan ekonomi dan politiknya terlindungi. Begitu juga dalam pilpres yang tentunya membutuhkan logistik.

Terdapat celah kaum borjuis memberikan bantuan logistik, dengan tujuan dapat meluaskan lahan bisnisnya. Tak jarang juga berharap dapat menguasai aset-aset negeri ini. Ini menjadi ancaman di tengah ketidakpastian ekonomi jelang pilpres.

Kelompok oligarki inilah yang nanti akan ikut mengatur jalannya pemerintahan, meski tidak secara struktural, tetapi ikut menentukan pengambilan kebijakan yang menguntungkan mereka. Sementara kepentingan rakyat terabaikan.

Oligarki sering disebut perkawinan antara kaum pemodal dan penguasa, dalam menjalankan pemerintahan. Bisa jadi targetnya mendominasi kekuasaan, aman pula dari gugatan hukum melalui keputusan yang dibuatnya.

Kelompok oligarki menebarkan kekuasaan dengan kemampuan finansialnya melakukan lobi-lobi politik terhadap kandidat dan parpol pendukung, dengan menyediakan modal kerja yang cukup menggiurkan , kadang tanpa batas. Toh nantinya lebih dari impas. 

Pemberian modal oleh oligarki tentu dengan persyaratan, tak ubahnya  pengijon kepada para petani di desa – desa yang kekurangan modal menggarap sawahnya. Modal diberikan dengan syarat hasil tanam dijual kepada mereka (pemberi modal). Bahkan, pengijon ikut menentukan harga jual jauh sebelum panen sehingga merugikan petani. Pengijon yang makin kaya, petani tetap miskin, lahan pun tergadaikan.

Untuk melawan pengijon, dibentuklah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, bukan bisnis semena - mena.

Lantas bagaimana melawan oligarki? Jawabnya hanya rakyat yang dapat mencegahnya dengan memberikan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, bukan karena pencitraan, desakan ataupun jebakan politik.

Hal lain yaitu pelaporan keuangan dan permodalan parpol dibuat secara transparan dan bisa diawasi publik. Pemberian dana kepada parpol oleh Negara harus diperbesar untuk meminimalisir korupsi oleh parpol.

Parpol juga harus dibangun dari akar rumput. Tak hanya soal loyalitas, juga kualitas kehidupan masyarakatnya untuk membangun kemandirian sehingga tidak mudah tergoda oleh politik uang dan janji-janji manis, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.