Sehingga, ia beserta jajarannya akan terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan dari sektor pengelolaan aset melalui usulan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada legislatif agar memiliki payung hukum dalam pemungutan pendapatannya.
"Selanjutnya kami sependapat dengan legislatif bahwa Penerimaan Daerah bersumber dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah perlu ditingkatkan, serta menerapkan sistem online real time terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah selain Pajak Daerah yang sudah diterapkan untuk memperkecil terjadinya penyimpangan," tandas Heru.
"Semoga penjelasan ini membantu kelancaran pembahasan selanjutnya, sehingga Raperda ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah," pungkasnya menambahkan. (Aldi)
