Buntut Laporan Warga, DPRD DKI Desak Wali Kota Jakbar Terjun Langsung Tinjau Kali Angke

"Ya itu titik-titik evakuasi dan pengungsian harus disiapkan. Kita ini kan dalam setiap mengatasi banjir yang paling penting itu bagaimana mengurangi korban atau nol zero," tuturnya.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan,  aparatur setempat juga harus memastikan bahwa saluran mikro menuju saluran penghubung (PHB) dalam kondisi baik. 

Jangan sampai tali-tali air itu mengalami penyumbatan akibat banyaknya sampah atau endapan lumpur.

"Saluran mikro atau drainase kota itu harus dipastikan bahwa pendangkalannya sudah bisa diatasi. Air itu kan mengalir dari saluran mikro ke PHB yang ukurannya empat meter ke atas, nah itu pastikan tidak ada hambatan menuju ke DAS (daerah aliran sungai)," papar dia.

Oleh sebab itu, Politikus  Gerindra ini memandang Wali Kota harus menjalin hubungan yang baik dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakatnya. 

Tak hanya itu, Syarif juga meminta kepada Wali Kota untuk mampu menjembatani aspirasi dan keluhan masyarakat ke tingkat provinsi untuk segera ditindaklanjuti.

"Kalau penanggulangan banjir kan bisa yang dua hal penting yang dikerjakan, misalnya mengkoordinasikan atau mengecek titik evakuasi dan cek fungsi alat-alat berat, itu bisa. Wali Kota harus bersama-sama sinergi dengan Dinas SDA," pungkasnya.

Sebelumnya, warga Kembangan, Jakarta Barat mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi Kali Angke yang berada di dekat permukimannya. Mereka juga meminta pemerintah daerah membangun Jalan Inspeksi sebagai jalan alternatif menuju Cengkareng Drain, Jalan Daan Mogot.

Warga Puri Permata Media, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat bernama Sriyanto (65) mengungkapkan, sejak tiga tahun lalu permukimannya diterjang banjir akibat luapan Kali Angke. 

Padahal sejak tahun 1980-an bermukim di sana, dia tidak pernah terendam banjir setinggi 50 sentimeter.