Terkait Masalah Transportasi Massal, Pj Gubernur Heru Budi Dipanggil Jokowi ke Istana

Kamis, 3 November 2022 14:35 WIB

Share
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. (foto: ist)
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membahas angkutan massal perkotaan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran Menteri dalam rapat terbatas.

Rapat terbatas tersebut dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu 2 November 2022 kemarin.

Menanggapi arahan Presiden Jokowi, Pj Gubernur Heru Budi akan menindaklanjuti dengan melakukan upaya yang mendukung pengintensifan angkutan massal perkotaan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Sesuai arahan Pak Presiden yang mengatakan bahwa angkutan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang perlu diintensifkan, dan DKI Jakarta dinilai paling representatif untuk digunakan sebagai contoh angkutan massal perkotaan bagi kota-kota lain di tanah air. Maka kami akan mengupayakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada, sekaligus merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," ujar Heru Budi, dikutip Kamis 3 November 2022.

Sementara dalam kesempatan itu juga, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo terkait perkembangan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta.

Budi menjelaskan, investor dalam pembangunan MRT tidak hanya dari Jepang, tetapi juga dari Korea dan Inggris yang akan ikut masuk sebagai konsorsium.

"Kami rencanakan pada saat G20, ada signing antara pihak Indonesia, itu Kemenhub dan DKI dan pihak Jepang, Korea, dan Inggris," tuturnya.

Menhub Budi pun menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan mendukung visi Presiden Jokowi yang mengutamakan angkutan massal perkotaan dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh. Sedangkan daerah-daerah lain di Tanah Air akan dimulai dengan studi kajian terkait angkutan massal.

"Tentu waktu dari pembangunan ini dikaitkan dengan kemampuan finansial dari pemerintah dan pemerintah daerah," tandasnya. (aldi)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar