"Harusnya mah sudah lama pak, itu (masuk) bulan September 2021," timpal Prasetyo.
Kemudian, saat mendengar jawaban dari Widi, Anggara pun langsung menanggapi sosok yang bakal bertanggung jawab terhadap turnamen Formula E tanpa dilengkapi revisi FS.
Padahal Jakpro telah mendapat penugasan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu sebagai pelaksana balapan.
"Pertanyaannya ini jadi siapa yang bertanggungjawab terhadap FS-nya," Tanya Politisi PSI itu
"Ada tapi FS, ada FS-nya," timpal Widi.
Tak puas dengan jawaban Widi, legislator Kebon Sirih ini lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil KPK terkait penyelenggaraan turnamen Formula E.
Saat itu, Anggara tidak mampu menjawab pernyataan penyidik soal hasil revisi FS Turnamen Formula E.
"Saya pernah dipriksa KPK dan saya diminta dokumen FS yang tidak pernah saya pegang, tapi ada statement (pernyataan) Jakpro di media bahwa itu sudah disampaikan ke DPRD. Lalu saya tanya ke teman-teman (DPRD) tapi nggak ada yang pegang dokumennya," beber Anggara.
Lantaran tak mendapat jawaban pasti, Anggara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini lalu menanyakan revisi FS kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus. Kepada Anggara, Firdaus mengaku belum juga mendapatkan hasil revisi FS tersebut.
"Pak Firdaus itu nanya sampai capek, makanya mumpung di sini di forum Banggar, kita ketemu tolong dikasih (revisi FS) pak supaya nanti klaim bapak bahwa kegiatan Formula E ini untung dan ruginya punya dasar," cetus Anggara.
Dalam forum itu, Widi kembali menjawab akan berkoordinasi dengan Dispora terkait hasil FS.
Dalam rapat ini Widi pun keukeuh bahwa revisi FS dibuat sebelum dia menjabat sebagai Dirut Jakpro.
