SERANG, POSKOTA.CO.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten, menyebut ada sebanyak 1,3 juta keluarga di Banten berisiko stunting.
Adapun angka prevalensi stunting di Provinsi Banten pada tahun 2021, terdapat 24,5 persen dari data jumlah balita.
Sedangkan untuk angka prevalensi stunting per-kabupaten dan kota, yang tertinggi yakni di Kabupaten Pandeglang dengan 37,8 persen, Lebak 27,3 persen, Kabupaten Serang 27,2 persen.
Selanjutnya di Kota Serang 23,4 persen, Kabupaten Tangerang 23,3 persen, Kota Cilegon 20,6 persen, Kota Tangsel 19,9 persen, dan Kota Tangerang 15,3 persen.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, ada 20 instasi yang diterjunkan dalam rangka menangani stunting dan gizi buruk.
Instansi itu bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, mulai dari pemberian gizi, edukasi, hingga memastikan lingkungannya bersih.
Sebab menurut Al, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, perlu didekati secara komprehensif.
"Stunting itu harus didekati komprehensif. OPD pada dasarnya agenda kerja mereka dapat terakses tangani gizi buruk dan stunting, sampai toilet, bansos. Ada 20 OPD yang relevan dengan penanganan," katanya, Kamis 3 November 2022.
Ia menyebutkan, pemerintah bekerja terukur sesuai dengan kelembagaan. Bahkan tim terpadu sudah dibentuk demi menakan kasus stunting.
"Secara kelembagaan daerah bekerja terukur dengan arah kebijakan dan penanganan stunting," ungkapnya.
Ia menerangkan, penanganan stunting di Banten akan dilakukan secara berjenjang bersama pemerintah daerah hingga ke tingkat RT. Sehingga hasilnya nanti dapat terukur.
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
