JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Ma’arif menilai, penataan kota yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur harus didukung oleh semua pihak.
Hal ini disampaikan Samsul saat menjadi pembicara dalam acara Rontable Discussion bertema 'Musim Hujan dan Keselamatan Warga' yang digelar oleh Koordinatariat Wartawan Balaikota-DPRD DKI di Ball Room Novotel, Cikini, Jakarta Pusat.
"Tidak hanya dukungan dari pihak swasta, akademisi dan media saja, tapi penataan kota juga harus melibatkan komunitas, salah satunya organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga keagamaan," kata Samsul, Kamis (27/10/2022).
Samsul menjelaskan, adanya musibah di Ibu Kota jika ditinjau dari sudut pandang religi, terlihat minimnya peran tokoh agama, termasuk pemahaman keagamaan di masyarakat yang masih kurang.
Menurutnya, jika merujuk pada materi ceramah di majelis taklim maupun di tempat kerja, kata dia, mayoritas membahas soal aspek sosial, ibadah, hingga menyinggung aspek politik.
"Mungkin di Jakarta kadang-kadang aspek politiknya yang lebih kencang, tetapi belum merata bagaimana memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, misalnya bahaya orang yang tidak mengolah air secara benar," kata dia.
Sebagai contoh, pengelolaan air yang harusnya ditangani pemerintah. Namun faktanya banyak sekelompok masyarakat justru memanfaatkan air tanah dengan cara membeli mesin sendiri, sehingga berpotensi pada penurunan muka tanah atau land subsidence.
"Banyak pengamat yang memprediksi bahwa Jakarta itu 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang bakal tenggelam. Itu artinya, bukan hanya sekadar omongan yang biasa saja, tapi ini harus ditanggapi para pemimpin di Jakarta," imbuh dia.
"Jadi air itu harus dikelola oleh pemerintah dan ini harus direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan, sehingga gedung-gedung besar tidak seenaknya saja mengambil air tanah. Kalau itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang Jakarta bakal tenggelam," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi bencana banjir.
Upaya ini untuk menyikapi musim hujan yang terjadi mulai akhir Oktober 2022 sampai Februari 2023 sebagai fenomena La Nina, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
.png)
.jpg)
