BOGOR, POSKOTA.CO.ID - Menjadi Negara dengan tingkat kematian tertinggi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) minta Polri usut tuntas kasus gagal ginjal akut yang menyerang Indonesia, Sabtu 22 Oktober 2022.
Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kemenkes, BPOM dan Kemendagri terkait adanya kasus gagal ginjal akut yang menyerang Indonesia.
"Kita sudah mendapatkan masukan dari semua pihak dan tadi malam saya langsung telepon ke Pak Kapolri supaya kasus gagal ginjal akut ini diusut. Untuk ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana," ungkapnya saat melakukan peninjauan lokasi bencana di Gang Barjo, Kota Bogor.
Muhadjir mengatakan, pengusutan ini harus dilakukan dari dasarnya. Yang mana, menurut Menko PMK ini, berdasarkan data awal, penyebab dari gagal ginjal akut ini diduga berawal dari bahan baku yang diimpor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena.
"Tetapi kenapa justru negara yang mengimpor kok kena. Ada tiga negara yang kena, pertama Indonesia yang meninggal sekarang sudah kemarin 118 dan kemungkinan masih akan bertambah. Kedua di Zambia itu ada 70 kasus kematian, dan Nigeria ada 25 kasus," ujarnya.
Makanya, kata Muhadjir, saat koordinasi, pihaknya meminta pihak kepolisian menelisik kasus ini hingga bagian paling hulu.
"Dari mana asal bahan baku itu, bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, dan terdistribusi ke mana saja, ke pabrik farmasi mana saja dan kemudian produknya apa," tuturnya.
Beberapa pertanyaan yang saat ini menjadi pertanyaan, lanjut Muhadjir, hal tersebut harus telisik semua.
"Kemudian kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, kita bisa menetapkan status apakah itu memang ada pelanggaran atau ada tindak pidana atau tidak," paparnya.
Bagi pemerintah yang melakukan koordinasi terkait kasus gagal ginjal akut tersebut, pengusutan ini menjadi sangat penting.
"Karena yang terdampak adalah anak di bawah umur rata-rata 10 tahun ke bawah. Ini adalah SDM masa depan yang sangat berharga. Kita berharap kalau ada pelanggaran, supaya ditindak secara tegas," kata Muhadjir.
.jpg)
