JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dianggap lari dari tanggung jawab atas penyelenggaraan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.
Pasalnya, hingga masa jabatan selesai, Anies tak memberikan hasil audit ajang balap mobil listrik itu ke publik.
Terlebih, masyarakat dan juga Dewan Legialatif Kebon Sirih menunggu hasil audit terhadap Jakarta E-Prik ini. Hal ini, mengingat ada uang rakyat yang keluar sebesar Rp360 miliar untuk membayar commitment fee.
"Ini sangat memalukan, tidak bertanggung jawab. Anies sendiri tidak berani mempertanggung jawabkan keuangan Formula E," kata Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, Selasa 14 Oktober 2022.
Politikus PDIP Jakarta ini pun menyayangkan sikap Anies ketika menjabat sebagai Gubernur DKI, yang mana dia tidak mau menjelaskan secara rinci terkait Formula E pada dewan rakyat Jakarta.
"Menghindari penggunaan hak interpelasi legislatif yang dijamin UU dengan melakukan tindakan inkonstitusional lewat perjamuhan makan malam politik," tuturnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, kondisi ini telah diperburuk oleh Partai Nasdem yang mengatakan kriminalisasi sewaktu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya memeriksa kasus Formula E.
"Ada lagi advokat yang tidak menghargai hukum, dengan status TGUPP. Masa depan KPK dipertaruhkan oleh NasDem dengan pernyataannya. Proses di internal KPK terlalu dicampuri NasDem dan media tertentu," sindirnya.
Ia pun menyampaikan, semestinya dana Formula E yang habis lebih dari ratusan miliar bisa dipakai untuk bantuan warga. Sebab, sampai saat ini Jakarta masih diterpa pandemi virus corona (Covid-19) yang di mana ekonomi saat ini sedang melemah.
"Sebenarnya bukan hanya KPK yang korban. Lebih menyedihkan warga DKI yang kehilangan sia-sia sekitar Rp 830 M lalu akhirnya kehilangan kesempatan untuk bantuan UMKM, perumahan layak huni, normalisasi sungai dan hal prioritas lainnya," tutup Gilbert. (aldi)
