KIB Umumkan Capres Tahun Depan, PPP dan PAN Dinilai Bakal Terseok-seok Masuk Senayan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga, menilai, rencana Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang baru mengumumkan siapa yang akan diusung pada pilpres 2024 pada September 2023 mendatang akan merugikan koalisi itu sendiri.

Menurut Jamiluddin, hal itu berpotensi buruk pada partai pendukung KIB yakni PPP dan PAN. Menurutnya, PPP dan PAN bisa terseok-seok masuk Senayan. 

"Ini artinya, kedua partai itu (PPP/PAN) berpeluang besar tidak masuk Senayan pada Pileg 2024. Karena itu, kalau KIB salah mengusung capres dan mendeklarasikan saat waktu pendaftaran capres mepet, maka efek ekor jas yang diharapkan akan sulit terwujud," ujar Ritonga dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2022.

"Padahal, efek ekor jas itulah yang diharapkan PPP dan PAN untuk menyelamatkannya tidak terlempar dari Senayan pada Pileg 2024," sambungnya.

Berbeda dengan PAN dan PPP, tanpa efek ekor jas Partai Golkar punya potensi tinggi melenggang ke Senayan pada Pileg 2024. Karena itu, kata Jamiluddin, Golkar tidak akan dirugikan terkait rencana deklarasi capres-cawapres pada menit terakhir pendaftaran peserta Pilpres 2024. 

"Perbedaan tersebut kiranya akan membuat PPP dan PAN berpikir ulang untuk mengikuti Golkar mendeklarasikan pasangan capres mendekati September 2023. Sebab hal itu tidak merugikan Golkar, tapi justru membahayakan eksistensi PPP dan PAN di Senayan," kata Jamiluddin.

Disisi lain, Jamiluddin menduga alasan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan KIB akan mendeklarasikan capres cawapresnya pada akhir September 2023 lantaran menunggu kepastian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diusung PDIP atau tidak.

"Kalau Ganjar tidak diusung PDIP, ada kemungkinan KIB akan menggandengnya menjadi cawapres mendampingi Airlangga," katanya.

Namun, apabila Ganjar diusung PDIP, kata Jamiluddin, ada kemungkinan KIB akan menduetkan Airlangga dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sekali lagi, kata dia, siapa pun yang akan diusung KIB, jika dideklarasikan saat mendekati pendaftaran capres, tentu dapat merugikan partai pendukung koalisi tersebut.

"KIB akan kehilangan waktu berharga untuk menyosiliasikan pasangan capres yang mereka usung. Ibarat ketinggalan kreta, KIB akan tertinggal dalam memperkenalkan capresnya. Hal itu akan semakin sulit mendongkrak elektabilitas capres yang diusung," ujar Jamiluddin.