Besok, 50 Ribu Buruh Bakal Banjiri Istana Negara, Tolak Ancaman PHK Sepihak

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Aliansi Serikat Buruh yang digawangi Partai Buruh dan koleganya, bakal menggelar aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 12 Oktober 2022, esok hari.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, dalam demonstrasi yang akan digelar esok hari, setidaknya ada sekitar 50 ribu orang buruh dari berbagai elemen. 

"Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan melakukan unjuk rasa 50 ribu buruh di Istana Negara pada tanggal 12 Oktober 2022. Massa aksi di Istana berasal dari Banten, Jawa Barat, dan DKI. Tidak hanya itu, pada saat yang sama, aksi juga dilakukan di 31 Provinsi yang lain, dengan titik aksi di kantor Gubernur masing-masing Provinsi," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa 11 Oktober 2022.

Aksi demonstrasi esok hari, lanjut dia, akan dibawa sebanyak 6 poin tuntutan, mulai dari menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tolak kenaikan harga BBM, dan juga tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan kaum proletariat.

"Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13 persen, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT," ujar dia.

Penolakan PHK sepihak misalnya, jelas Said, sangat ditolak keras oleh Aliansi Serikat Buruh. Sebab, di tengah ancaman resesi global 2023, kebijakan PHK sepihak akan semakin menyengsarakan kaum buruh dalam melangsungkan kehidupan.

"Kami tidak menampik tentang kemungkinan akan adanya resesi global tersebut. Bahkan saat ini, di beberapa negara Eropa buruh-buruhnya sedang melakukan demonstrasi dikarenakan harga-harga melambung tinggi. Sama seperti di Indonesia, mereka juga menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran," ucap dia.

Adapun, ancaman terjadinya resesi global 2023 tersebut, disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yang nenyebut adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, yang diikuti respons kebijakan moneter luar biasa dan likuiditas ketat memacu apa yang disebut capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

Dalam kaitan dengan itu, tegas Said, Partai Buruh mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. Menurutnya, tugas para Menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi.

"Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,"tegasnya.