ADVERTISEMENT

Indonesia Terancam Inflasi dan Risiko Resesi Global, Ekonom: Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Masyarakat

Minggu, 9 Oktober 2022 13:52 WIB

Share
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat acara Seminar Nasional Peran Standardisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional. (foto: ist)
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat acara Seminar Nasional Peran Standardisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional. (foto: ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA , POSKOTA.CO.ID - Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyarakan ada dua hal yang perlu dijaga pemerintah. Pertama inflasi dan resiko resesi global terhadap neraca dagang. 

"Inflasi yang harus dijaga agar tidak naik tinggi karena dapat pengaruhi  konsumsi dalam negeri yang menopang pertumbuhan. Kalau harga komoditas turun maka surplus akan menyusut dan ini jadi tekanan untuk nilai tukar,” jelas Faisal, Minggu (9/10/2022).

Sementara itu Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal mengapresiasi kerja Kementerian Keuangan untuk menjaga fiskal. 

"Dari sisi kesehatan fiskal terus dijaga, dapat membantu menjaga kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modal. Ini perpaduan kondisi domestik yang tidak terlalu banyak dengan kondisi global, karena sources dan market kita yang besar," jelas Muhammad Faisal.

Kondisi fiskal sudah jauh lebih sehat, salah satunya karena windfall profit yang berpengaruh pada kesehatan fiskal, hingga sekarang malah surplus. 

Namun tantangan di tahun depan, Kemenkeu melakukan konsolidasi fiskal untuk menurunkan defisit fiskal ke bawah 3%. Sementara diramalkan windfall komoditas akan mulai berkurang akibat resesi global.

“Selain itu akan bisa ada aksi wait and see para investor karena paruh kedua 2023 sudah akan ada tekanan political year untuk pemilu 2024.” pungkas Faisal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun .

Yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2% Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah.

“Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga, serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” tegas Ketua Umum Golkar itu. (rizal)

ADVERTISEMENT

Reporter: Rizal Siregar
Editor: Tri Haryanti
Sumber: -

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT