Hal itu diperkuat dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima 2,4 juta data dari BPJS Ketenagakerjaa untuk selanjutnya dilakukan pemadanan data.
“Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,4 juta. Seperti pada tahap pertama, kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri. Setelah itu, seperti biasa pada minggu depan, setelah selesai verifikasi, validasi, maka tahap kedua akan kami salurkan,” ujar Ida, Jumat (16/9/2022).
Ida Fauziyah juga memastikan tidak ada kebocoran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Ida juga menjamin bantuan yang diterima pekerja tidak akan berkurang.
“Kami yakini tidak ada kebocoran. Karena uang itu langsung ditransfer ke rekeningnya para penerima. Jadi tidak mampir kemana-mana, ke Kementerian Ketenagakerjaan engga mampir, jadi uang itu setelah kami salurkan ke bank penyalur yakni Bank Himbara, dari Bank Himbara itu langsung ke rekeningnya pekerja, rekeningnya penerima program,” ucap Menaker (17/9/2022).
Ida juga menjamin penerima BSU akan menerima bantuan dengan nominal Rp600.000.
Jika ada biaya tambahan saat penyaluran dengan PT Pos Indonesia akan di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
“Dan jika pun harus ada biaya, harus keluar biaya untuk PT Pos itu pun biayanya ditanggung oleh pemerintah, tidak dibebankan kepada penerima program. Jadi penerima program menerima Rp600.000 tidak boleh kurang Rp1 pun,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Ida Fauziyah mengatakan bahwa bantuan subsidi upah atau gaji ini diperuntukkan untuk pekerja di sektor formal. Sementara pekerja di sektor informal akan mendapatkan bantuan dari program lain, seperti PKH, BLT dan lainnya. (m2)
.jpg)
