Kasus Pemerkosaan dan Perdagangan Orang Marak di Jakarta, PSI Minta Pemprov DKI Perbanyak POS SAPA

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Idris Ahmad menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) akhir-akhir ini di Jakarta. 

Kasus yang dimaksud adalah dugaan pemerkosaan di Hutan Kota, Jakarta Utara hingga kasus eksploitasi seksual remaja di Jakarta Barat.

"Ini sangat memprihatinkan dan jadi sinyal bagi Pemprov DKI untuk melakukan langkah serius pencegahan serta pemberantasan kekerasan seksual dan TPPO. Tentu tidak ada solusi tunggal, harus komperhensif langkahnya," kata Idris dalam keterangan tertulisnya, Rabu 21 September 2022.

Idris mengatakan Pemprov DKI harus melakukan pemetaan keluarga resiko tinggi berdasarkan kerentanan ekonomi.

"Pemprov harus memperhatikan akar masalah ini yang mayoritas karena masalah ekonomi. Jika kita bisa identifikasi mana keluarga yang beresiko tinggi, langkah pencegahan akan lebih tepat sasaran," ucap Idris.

PSI juga mendesak kepada Pemprov DKI untuk menambah jumlah Pos SAPA dan segera sahkan turunan UU TPKS.

Selain itu, Idris juga meminta ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan belanja anggaran ke program penanganan kekerasan seksual dan penyusunan produk hukum turunan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Pos Sahabat Perempuan dan Anak (POS SAPA) sebagai tempat pengaduan kekerasan seksual harus diperbanyak titiknya karena saat ini masih sangat terbatas jangkauannya ke pemukiman padat penduduk. Pos Sapa juga bisa jadi titik-titik edukasi masyarakat tentang kekerasan seksual ini," pintanya.

"Kita juga punya tanggung jawab untuk membuat peraturan turunan UU TPKS. Jadikan itu prioritas untuk menguatkan dasar hukum program pengentasan kekerasan seksual," tutup Idris. (aldi)