Soal Pilpres 2024 Dua Pasang atau Tiga Pasang, Sama-sama Demokratis, Pakar Komunikasi: Pandangan SBY Berpontensi Sesat Logika

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima informasi bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.

Terkait pernyataan SBY ini,  pakar komunikasi atau Komunikolog Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing  menegaskan, dua pasang atau tiga pasang, sama-sama demokratis. Tidak ada beda dua pasang atau lebih dari sudut demokrasi tetap rakyat yang  berdaulat.

"Sendainya tiga pasang atau lebih, hampir dipastikan dua putaran. Putaran terakhir tetap, dua pasang kan. Dengan tiga pasang malah terbuka kemungkinan, satu pasangan sebagai boneka. Ini menjadi tidak demokratis. Suara yang kalah dimobilisasi ke salah satu pasangan pada putaran kedua (terakhir) sehingga rakyat justru tidak berdaulat," kata Emrus saat dihubungi, Senin (19/9/2022).

Emrus menegaskan, terkait dengan sinyalemen dugaan adanya upaya berbuat tidak jujur dan tidak adil pada Pilpres 2024, sebaiknya SBY mengemukakan di ruang publik  dengan  fakta, data, bukti dan argumentasi yang kuat. 

"Jika tidak disampaikan data, fakta, bukti dan argumentasi, seandaikan pasangan Pilpres yang  diusung Partai Demokrat  dan yang didukung SBY menang pada Pemilu 2024, maka kemenangan tersebut  sebagai hasil dari ketidakjujuran dan ketidakadilan dong. Karena itu, pandangan SBY tersebut  berpontensi sesat logika," tegasnya.

Untuk itu, paparnya, sebaiknya Partau Demokrat  dan SBY fokus pada tawaran program yang terukur sejahterakan rakyat. Misalnya, hapus subdidi BBM. Pertamina diwajibkan berkontribusi 30 % dari jumlah ABPN. Sehingga postur ABPN kita menjadi "130" %.

"Dana 30% tersebut digunakan membangun sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan bagi rakyat yang tinggal di pinggiran pantai, di lereng gunung, di gunung-gunung dan di kantong-kantong kemiskinan di kota," tutup Emrus. (rizal)