Sejumlah Bandara Mangkrak, Pengamat Trubus Rahardiansyah: Terlalu Dipaksakan, Sekedar Ingin Pamer Saja

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia terlalu membebani anggaran negara, salah satunya adalah pembuatan bandar udara.

"Apa perlu sebuah wilayah mempunyai bandar udara, seharusnya pemerintah melihat prospeknya dahulu sebelum membuat. Apakah masyarakat di wilayah itu sangat membutuhkan bandar udara  atau tidak. Soalnya biaya yang dikeluarkan sangat besar terlebih untuk pemeliharaannya,"ujar Trubus kepada Poskota, Minggu, (18/9/2022).

Menurut Trubus, pembangunan sejumlah bandar udara di tanah air terlalu dipaksakan tanpa melihat keuntungan bagi masyarakat. Malah hal tersebut, kata Trubus hanya seperti gengsi atau hanya ingin mendapatkan perhatian saja.

"Wong ada yang semestinya nggak usah dibangun kenapa ini mesti dibangun. Ini seperti ingin pamer saja, malah kayak ada yang ingin anggaran terus cair tanpa melihat untung ruginya bagi masyarakat,"tambah Trubus.

Ia mencontohkan, Bandara Ngloram, Blora di Provinsi Jawa Tengah. Bandara ini diresmikan oleh JPresiden Joko Widodo pada Desember 2021. Anggaran pembangunan bandara mencapai Rp 80 miliar. 

Namun terpantau tidak ada jadwal penerbangan yang menerbangi rute ke Bandara yang berada di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini. 

Wings Air sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Bandara Pondok Cabe pada 5 Agustus 2022. Namun rute penerbangan itu kembali ditutup karena sepi penumpang pada 19 Agustus 2022.

"Itu biaya yang sangat besar, coba bandingkan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk Kompensasi naiknya harga BBM, walaupun pembangunan sudah lama. Kalau saya lihat pembangunan itu dipaksakan banget,"kata Trubus.

Sekadar informasi,  meskipun banyak bandara yang mangkrak, pemerintah tetap gencar membangun bandara baru. Plt Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Nur Isnin Istiartono, menjelaskan terdapat 19 proyek bandara yang akan digarap pemerintah sebelum 2024.