Polri Sebut Polemik Soal Kenaikkan Harga BBM Masih Wajar

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Polri menilai polemik atau silang pendapat terhadap keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM merupakan hal yang wajar.

"Tidak ada kebijakan yang sempurna, karena itu silang pendapat atas penyesuaian harga BBM merupakan hal yang wajar dalam demokrasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., saat membuka FGD "Penyesuaian Harga BBM Dalam Narasi Pembangunan di Indonesia", di Jakarta, Rabu (14/9) siang.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dr  Ahmad Ramadhan, S.H., M.H., Dedi meyakini penyesuaian harga BBM akan memberikan dampak ke berbagai sektor. 

Namun, menurutnya, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan berbagai program afirmatif bagi masyarakat yang terdampak.

Belum Cukup

Sementara itu Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo menjelaskan, berdasarkan perhitungan sementara subsidi BBM telah naik 3X lipat dari perkiraan sebelumnya.

"APBN menggarkan Rp152,5 triliun tetapi realisasi Rp502,4 triliun, naik Rp349,9 triliun," ungkap Prastowo.

Menurut Prastowo subsidi Rp502,4 triliun itu tidak tepat sasaran, karena dinikmati dunia usaha (85% lebih untuk solar dan pertalite), rumah tangga mampu, dan tidak lebih 5% oleh masyarakat miskin.

Padahal, lanjut Prastowo, besarnya subsidi itu setara untuk membangun 3.333 RS tipe menengah, 3.501 ruas tol baru, 227.886 SD, dan 41.666 puskesmas.

"Karena itu kebijakan penyesuaian harga BBM diperlukan untuk menurunkan beban tambahan subsidi dan kompensasi, serta pengalihan subsidi yang lebih tepat sasaran dan adil," tegas Prastowo.