Keras! Tolak Kenaikan Harga BBM, Partai Buruh Ancam Bakal Terjadi Kerusuhan Sosial

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengultimatum DPR beserta pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin menyengsarakan masyarakat dan kaum proletariat.

Said mengatakan, dalam aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh dan Aliansi Serikat Buruh di depan Gedung DPR/MPR hari ini, pihaknya memastikan tak akan sudi untuk dipanggil beraudiensi dengan Puan Maharani Cs di dalam Kompleks Parlemen.

"Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan sikap untuk buat Panja atau Pansus DPR terkait kenaikan harga BBM ini," ujar Said kepada wartawan di depan Gedung DPR, Selasa 6 September 2022.

Dia menjelaskan, aksi hari ini memang hanya digelar dalam durasi waktu yang singkat. Sebab, ucap dia, esok hari akan ada aksi lanjutan yang akan dihelat di Kabupaten atau Kota yang tak hanya akan melibatkan elemen buruh saja, namun dengan para serikat petani dan masyarakat miskin kota.

"Semua petani di Banten, petani Pasundan, dan petani di Binjai juga akan turun, mereka akan bergerak. Aksi ini akan meluas kalau pemerintah dan DPR tidak menanggapi apa yang menjadi tuntutan kami," imbuhnya.

Dia menegaskan, apabila nanti pihak DPR tak kunjung keluar menemui para buruh untuk menyatakan sikapnya terkait pembentukkan Panja atau Pansus. Maka, jangan salahkan bila terjadi kerusuhan sosial akibat apatisnya Wakil Rakyat.

"(Kalau DPR tidak keluar nanti jam 15.00?) Selesai pukul 15.00 kita memastikan Panja atau Pansus tidak kunjung dibentuk, maka DPR bertanggungjawab jika terjadi kerusuhan sosial," sambung Said.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepada para Gubernur di daerah untuk tidak menjadi sosok 'Safety Player' dalam menanggapi keadaan ini.

Dia meminta, para Gubernur untuk pro aktif dalam memfasilitasi dan membuat surat rekomendasi kepada Pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo, yang berisi penolakan tegas terhadap kenaikan harga BBM.

"Kita minta Gubernur jangan jadi 'Safety Player'. Gubernur harus bikin surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR untuk menolak tegas kenaikan harga BBM," tutur Said.