Oleh: Deny Zainuddin, Wartawan Poskota
RENCANA kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah terus menjadi gejolak, terlebih bagi masyarakat tidak mampu. Sekalipun, bersamaan rencana itu pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bakal mengguyur warga miskin dengan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai ‘penghibur’ lara.
Rencana kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah, memang bukan keputusan tanpa sebab. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga minyak mentah dunia terus menguat dalam beberapa pekan terakhir. Dasar ini pun menjadi salah satu pijakan rencana kenaikan harga BBM.
Kemudian, alasan harga BBM Bersubsidi yang saat ini berada di bawah harga ekonomi hingga dapat mengganggu dana APBN untuk subsidi terhitung kurang. Sekalipun pemerintah tidak menanggung beban pertamina, namun jika keuangan perusahaan plat merah itu terganggu maka harus memberikan suntikan dana.
Sinyalemen rencana kenaikan BBM bersubsidi itu, sebagaimana juga diungkapkan Kepala Badan Statistik Nasional (BPS) Margo Yuwono. Mengingat, Indonesia masih mengimpor minyak dan harganya ditingkat global yang terus merangkak naik.
Melihat keingan pemerintah yang ‘ngotot’untuk menaikan harga BBM bersubsidi tersebut, tentu akan berdampak pada berbagai gangguan tidak hanya Inflasi, namun juga keamanan di tengah masyarakat. Mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, hingga sulitnya dijangkau tentu dapat memicu kriminalitas.
Dengan dalih kebutuhan perut, mereka bisa jadi menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat membeli kebutuhan tersebut sebab tidak dapat dijangkau kembali. Kebutuhan tersebut tidak dapat dibeli, karena harga-harga melambung tinggi dampak kenaikan harga BBM.
Saat ini Polda Metro Jaya sebagaimana ditegaskan Irjen Fadhil Imran, telah mengintruksikan jajarannya untuk mengantisipasi kejahatan dampak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi terkait penimbunan. Padahal, dampak kriminalitas terhadap kenaikan harga BBM sangat luas.
Melihat tingginya akan gejolak dan dampak ini, aparat Kepolisian pun tentu diharapkan dapat memperluas antisipasi aksi-aksi kriminalitas. Tidak hanya pada masalah penimbunan, namun juga kejahatan-kejahatan konvensional dimana menjadi dampak sosial saat kemiskinan meningkat kerap diiringi kriminalitas tinggi.
Terpenting juga, BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang bakal diberikan kepada warga miskin harus benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan agar bantuan benar-benar dapat dirasakan. (*)
.jpg)
