Wow, Politisi PAN Ikut Minta Pemerintah Tidak Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

Sabtu, 27 Agustus 2022 19:30 WIB

Share
Guspardi Gaus. (foto: ist)
Guspardi Gaus. (foto: ist)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Politisi PAN yang juga anggota DPR, Guspardi Gaus meminta pemerintah tidak merealisasikan wacana menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar. Pasalnya, kenaikan harga pertalite dan solar, yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70 persen pasti akan menyulut inflasi.
 
Momok kenaikan harga BBM  akan mempunyai efek ganda (multiplier effect) dengan meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarkat.

Selain itu, efeknya akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri.

Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik.

Hal ini tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat. Jika daya beli rendah, masyarakat pasti akan tertekan dan terbebani. 

"Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil agar jangan sampai membebani masyarakat," ujar Guspardi saat menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media, Sabtu (27/8)

Menurutnya, Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang  belum benar-benar pulih akibat keterpurukan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19.

Optimisme masyarakat yang sudah mulai tampak untuk membangkitkan ekonominya ditengah keberhasilan Pemerintah menghadapi wabah Covid-19 jangan  sampai terdegradasi dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini, ulas Legislator asal Sumatera Barat ini.

Anggota komisi II DPR RI itupun menilai, pemerintah sebaiknya fokus melakukan  pembatasan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Karena berdasrakan data PT Pertamina Patra Niaga, sebanyak 60 persen golongan masyarakat mampu tetnyata menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi. 

"Artinya BBM bersubsidi justru banyak dinikmati oleh golongan menengah keatas. Belum lagi dugaan penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur yang diduga masih  terjadi dan perlu dibenahi," ucapnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan anggaran subsidi Energi tahun 2022 sudah mencapai Rp.502 triliun, jika ditambah lagi akan membebani APBN. Namun harus diingat bahwa anggaran Rp 502 triliun itu tidak hanya untuk subsidi BBM saja.

Halaman
Reporter: Rizal Siregar
Editor: Winoto
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar