ADVERTISEMENT

Waduh! 60 Ribu RTLH di Pandeglang Belum Tertangani, Bupati Malah Ingin Beli Ribuan Sepeda Listrik untuk RT RW

Selasa, 23 Agustus 2022 17:41 WIB

Share
Salah satu RTLH di Pandeglang. (Foto: Ist).
Salah satu RTLH di Pandeglang. (Foto: Ist).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

PANDEGLANG,  POSKOTA.CO.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, mencatat masih ada sekitar 60 ribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sampai sekarang ini belum tertangani oleh Pemda Pandeglang.

Kepala Bappeda Pandeglang, Iis Iskandar mengungkapkan, jumlah RTLH yang belum terbangun masih sangat banyak. Karena pihaknya mencatat masih ada sekitar 60 ribu RTLH yang belum tertangani.

"Waduh masih rumah yang tidak layak di kita. Masih sekitar 60 ribuan RTLH yang belum terbangun. Maka dilakukan pembangunan secara bertahap," ungkap Iskandar, Selasa (23/8/2022).

Iskandar juga mengaku, untuk program pembangunan RTLH tersebut tahun ini yang sesuai usulan dapatnya sedikit. BSPS dari APBD hanya 200 unit, DAK 229 dan APBN reguler sebanyak 67.

"Jadi yang masih belum tertangani cukup banyak. Namun secara bertahap kita terus upaya supaya RTLH ini bisa terentaskan," katanya.

Akan tetapi, dengan masih banyaknya RTLH yang belum tertangani, Bupati Pandeglang, Irna Narulita malah ingin memberikan sepeda listrik untuk ribuan RT RW di Pandeglang, dengan alasan sebagai apresiasi terhadap kinerja RT RW tersebut yang sudah bekerja siang malam.

Bahkan, rencana Bupati Irna ingin memberikan sepeda listrik untuk RT RW itu pun sudah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang, dalam rencana penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Pandeglang 2023, dengan estimasi anggaran sebesar Rp 38 miliar.

Koordinator Presidium Komunitas Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada menilai, kebijakan memberikan sepeda listrik yang direncanakan Bupati Pandeglang tahun 2023 mendatang itu belum tepat dan belum saatnya. 

Karena melihat kondisi infrastruktur jalan di Pandeglang sebagian besar masih rusak, pelayanan dasar masyarakat belum optimal. Maka lebih baik, anggaran sebesar Rp 38 itu dialokasikan untuk peningkatan layanan dasar masyarakat.

"Lebih baik duitnya dipakai untuk peningkatan layanan dasar masyarakat. Seperti pembangunan jalan, peningkatan kesehatan, pendidikan dan pembangunan lainnya yang dibutuhkan masyarakat seperti RTLH dan lainnya," ujarnya. (Samsul Fatoni).

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT