Pengamat: KIB Penting Bangun Koalisi Besar untuk Bertarung di Pilpres 2024, Hingga Pengamanan Pemerintahan maupun di Parlemen

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan. 

PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai koalisi gemuk yang diinginkan KIB adalah suatu hal yang wajar menginggat KIB butuh masih dukungan dari partai lain. 

"Saya melihatnya jika KIB ingin memperbanyak atau menambah koalisi dari partai-partai politik yang lain, maka itu hal yang wajar. Karena bagaimanapun KIB itu butuh support atau dukungan dari partai-partai yang lain," kata Ujang di Jakarta, Sabtu (20/8/2022).

Menurutnya, koalisi besar mempunyai kelebihan dalam menghadapi pertarungan Pilpres 2024. Selain menguntungkan bagi untuk tujuan pemenangan pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), koalisi besar juga bermanfaat dalam menjalankan roda pemerintahan ketika kelak koalisi berhasil menang.

"Karena jika nanti bertarung di Pilpres 2024 dan kemudian menang, artinya dibutukan koalisi besar. Butuh pengamanan dari partai-partai koalisi yang ada dalam konteks di pemerintahan maupun di parlemen. Jadi dalam hal ini koalisi akan diusahakan sebesar mungkin, segemuk mungkin. Sebisa mungkin yang dilakukan KIB," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ujang melihat KIB akan menyambut baik partai yang ingin bergabung dengan koalisi yang mengusung visi PATEN itu.

Meski ada keuntungan besar dalam koalisi gemuk, tantangan juga ada. Koalisi besar dengan banyak partai pasti akan memunculkan banyak pandangan berbeda. Tantangannya adalah bagaimana menyatukan suara semua partai anggota.

"Mereka akan sama-sama berjuang untuk memenangkan koalisi itu, siapapun nanti capres-cawapres (yang diusung). Minusnya tentu koalisinya gemuk, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak perbedaan. Tentu itu harus disatukan, disamakan," tambah Ujang.

Ujang menilai, adanya risiko dari koalisi besar yakni semakin berkurangnya partai oposisi dalam pemerintahan yang bisa menganggu mekanisme perimbangan kekuasaan (check and balances).