Deklarasi di Hari Kemerdekaan, Laskar Rakyat Jayakarta Bertekad Runtuhkan Oligarki

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Bertepatan dengan Peringatan 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat ini mendeklarasikan Organisasi Masyarakat bernama Laskar Rakyat Jayakarta, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2022). 

Organisasi masyarakat ini muncul dari kegelisahan akan permasalahan yang timbul di DKI Jakarta. Diantaranya adalah banjir, kemacetan, kurangnya transportasi publik, kemiskinan dan ketimpangan antara si kaya dan si miskin yang begitu lebar.

“Hal ini menjadi persoalan bersama yang harus segera diselesaikan, Laskar Rakyat Jayakarta akan berjuang dan membantu untuk mengentaskan persoalan tersebut dengan dasar semangat gotong-royong,” ucap inisiator gerakan tersebut, Isbatullah Sjaf Alibasja, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (20/8/2022).

Gagasan dan deklarasi ini terinspirasi oleh Gerakan Pemuda Menteng 31 atau Gerakan Angkatan Muda Indonesia 1945. Gerakan ini juga menuntut kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI agar dengan segera merubah nama DKI Jakarta menjadi DKI Jayakarta.

“Hal ini untuk memulihkan kembali marwah, semangat dan cita-cita pendirian awal Kota Jayakarta,” tegas Alibasja.

Ia menilai, pemerintah pusat terlalu menguasai dan mengendalikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, sehingga agenda reformasi tidak berhasil. Kemudian munculnya oligarki ekonomi yang notabene dikuasai oleh segelintir pihak, atau konglomerat.

Pihaknya juga menganalisa soal 'Sentralisme Jakarta’, hingga hari ini 70 persen uang yang beredar di Indonesia terkonsentrasi di Jakarta. Sisanya yang 30 persen terdistribusi ke semua wilayah Indonesia.

“Inilah yang membuat daerah-daerah tidak maju, inilah yang mengakibatkan kecemburuan daerah-daerah terhadap Jakarta. Semua kebijakan yang penting dan strategis dibuat di Jakarta, karena Istana Negara, Kantor Menteri ada di Jakarta, juga kantor-kantor pusat perusahaan besar ada di Jakarta,” katanya.

“Sayangnya para pejabat pemerintahan hari ini dikendalikan oleh Oligarkhi Ekonomi dan Politik!. Ada segelintir ‘orang yang super kaya’ yang mengendalikan Istana Negara dan Kementerian. Jika kita ingin Indonesia maju, maka Oligarki tersebut harus segera dihancurkan!," imbuhnya menandaskan.(*)