ADVERTISEMENT

Kembali Tegaskan Dukung IKN, Puan: Berbagai Kekurangan Bukan Alasan Musuhi Negara

Selasa, 16 Agustus 2022 11:10 WIB

Share
Ketua DPR saat berpidato dalam sidang bersama DPR, MPR dan DPD. (rizal/tangkapan layar)
Ketua DPR saat berpidato dalam sidang bersama DPR, MPR dan DPD. (rizal/tangkapan layar)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.

Ia pun berharap semua masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara sebagai agenda strategis nasional yang telah diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Demikian disampaikannya saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Bersama DPR  dan DPD  Tahun 2022 yang masih satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan,  yang juga yang juga dihadiri  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin,  Selasa (16/8/2022).

"DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," kata Puan.

"Ibu Kota Negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan serta Pentahapan Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara, katanya.

Pimpinan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 ini pun menyatakan, keberhasilan pembangunan IKN selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa. 

Menurut Puan, hal tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia di masa depan.

Selain itu juga, sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.

"Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional," bebernya.

"Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan," ucap  Puan.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT