ADVERTISEMENT
Selasa, 16 Agustus 2022 11:10 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.
Ia pun berharap semua masyarakat mendukung pembangunan IKN Nusantara sebagai agenda strategis nasional yang telah diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Demikian disampaikannya saat menyampaikan Pidato dalam Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 yang masih satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, yang juga yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin, Selasa (16/8/2022).
"DPR RI telah memberikan dukungan untuk Pembangunan Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara, Nusantara, diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, menjadi simbol identitas nasional, dan menjadi kota dunia ideal yang dapat menjadi acuan dunia," kata Puan.
"Ibu Kota Negara telah menjadi amanat undang-undang yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan serta Pentahapan Pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara, katanya.
Pimpinan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 ini pun menyatakan, keberhasilan pembangunan IKN selain membutuhkan perencanaan dan manajemen sumber daya yang baik, juga sangat ditentukan oleh dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh anak bangsa.
Menurut Puan, hal tersebut dibutuhkan untuk dapat selaras dalam memaknai IKN sebagai agenda bersama dalam membangun ekonomi Indonesia di masa depan.
Selain itu juga, sebagai momentum dalam melaksanakan paradigma pemerataan pembangunan nasional.
"Arah dan prioritas agenda-agenda pembangunan nasional ke depan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk dapat dilaksanakan oleh setiap pemerintahan, sehingga pembangunan fisik dan pembangunan karakter bangsa dapat berkesinambungan dalam mencapai tujuan nasional," bebernya.
"Kita perlu rembuk bersama, untuk menentukan kemana arah pembangunan bangsa dan negara Indonesia ke depan yang dapat menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan," ucap Puan.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT