Ia pun mengaku sangat menyayangkan dengan sejumlah para elit di DPRD Pandeglang, yang menyetujui kebijakan Bupati Pandeglang soal sepeda listrik tersebut. Uang APBD yang bakal disedot untuk sepeda listrik cukup fantastis, sementara kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat.
"Maka kami minta Bupati Irna membatalkan rencana pemberian sepeda listrik untuk RT dan RW. Karena sekali lagi kami sampaikan sepeda itu bukan kebutuhan mendesak," tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi menyampaikan, apresiasinya kepada para Mahasiswa GMNI yang selalu kritis dalam mengawal kebijakan pembangunan di Pandeglang.
Pada dasarnya, Ketua DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra itu bersama Fraksi lainnya lebih setuju terhadap peningkatan insentif para RT dan RW jika hal itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dalam pembahasan RKUA PPAS, kami Fraksi Gerindra bersama Fraksi yang lain Golkar, PKB dan PPP mendukung atas perhatian Bupati terhadap para RT dan RW, namun jika memang untuk meningkatkan kesejahteraannya lebih baik insentifnya yang ditingkatkan," ujarnya.
Dihadapan para pedemo tersebut, Politisi Gerindra itu juga menyatakan bahwa lebih baik Bupati Pandeglang menunda dulu rencana pemberian sepeda listrik tersebut. Lebih baik insentifnya yang ditingkatkan.
"Bahkan, jika ada uang nya maka lebih baik sepeda motor yang diberikan RT dan RW. Supaya kinerjanya lebih efektif lagi, jangan nanggung," tandasnya.
Bahkan saat pihaknya menjalankan reses pun, tidak ada RT RW di Dapil nya yang minta dibelikan sepeda listrik. Karena mayoritas masyarakat minta pembangunan jalan dioptimalkan.
"Tidak pernah ada yang minta sepeda listrik selama menjalankan reses. Mayoritas yang dibutuhkan pembangunan jalan," tukasnya. (Samsul Fatoni).
