Pemprov DKI Terapkan Tarif Integrasi, PSI Minta Sosialisasi ke Warga Digencarkan

Kamis, 11 Agustus 2022 20:47 WIB

Share
Pemprov DKI Terapkan Tarif Integrasi, PSI Minta Sosialisasi ke Warga Digencarkan
Rencana tarif integrasi transportasi umum Jakarta. Ahmad Tri Hawaari

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anthony Winza angkat bicara soal penetapan tarif integrasi transportasi umum di DKI Jakarta.

Ia pun mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera melakukan sosialisasi terkait penetapan tarif integrasi.

"Saya minta agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan sosialisasi Kepgub DKI tentang penetapan tarif integrasi ini, agar program tersebut bisa cepat dimanfaatkan oleh masyarakat, karena kecepatan penyebaran informasi akan berpengaruh pada kecepatan pemanfaatannya oleh masyarakat" ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Agustus 2022.

 

Dia juga menilai semakin cepat program tarif integrasi ini dimanfaatkan maka diharapkan dapat semakin cepat pula mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

"Program integrasi moda transportasi antar Transjakarta, LRT, dan MRT ini diharapkan menjadi opsi bagi masyarakat ibu kota dan daerah penyangga untuk menggunakan transportasi umum, tentunya jika bs segera dimanfaatkan bisa menurunkan tingkat kemacetan ibu kota dan mengurangi polusi udara yang sumbernya dari kendaraan pribadi," tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menilai penetapan tarif integrasi dengan maksimal plafon Rp10 Ribu per 180 menit antar moda ini merupakan hasil rekomendasi hasil rapat di DPRD.

"Tarif plafon integrasi antar moda tidak boleh lebih besar dari Rp 10.000 per 180menit, karena perhitungan tarif ini sudah melalui kajian, dan juga telah mendapatkan rekomendasi dari DPRD," tandasnya.

Legislator Kebon Sirih inu juga berharap hal ini dapat memberikan insentif agar masyarakat penggunaan kendaraan pribadi mau berpindah menjadi pengguna transportasi umum. 

"Selain itu, kebijakan tarif integrasi ini harus dievaluasi setiap enam bulan selama satu tahun pertama untuk melihat dampak baik dan buruknya pelaksanaan kebijakan tersebut, " pungkasnya. (Aldi)

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar